Tolak Dana Aspirasi

Dana aspirasi lagi digembar gemborin dimana mana nih. Tapi apaan sih dana aspirasi? Dana Aspirasi diberikan kepada setiap anggota DPR sebesar 15 milyar rupiah per tahun. Wow gedhe banget. Dan total anggarannya sebesar Rp. 8,4 Trilliun. Dan yang mengusulkan partai Golkar. Sumber dananya? Dari APBN per tahunnya. 

Kenapa sih ditolak?

1. Praktek korupsi semakin mungkin terjadi, dan mungkin ini bakal jadi korupsi model baru, dan berpotensi anggota dewan korupsi

2. Melanggar undang-undang keuangan negara UU No. 17/2003, UU No.1/2004 dan UU No.33/2004.

"UU 17/2003 menyebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota, bukan pada DPR. UU tersebut juga telah mengubah paradigma budgeting dari sistem lama yang berdasarkan input menjadi sistem baru yang berdasarkan kinerja periode sebelumnya. DAD malah akan mengembalikan paradigma lama.

UU 1/2004 menyebutkan pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota. Pengguna di sini adalah Kementerian dan Lembaga eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif tidak diatur dalam UU untuk menggunakan Anggaran. Kembali DAD melanggar UU ini.

UU 33/2004 mengenai asas dana perimbangan yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. DAD menafikan prinsip desentralisasi karena alokasi anggaran dibuat oleh DPR yang ada di pusat. Hal ini melanggar prinsip otonomi daerah di mana Pemda dan DPRD-lah yang menyusun anggaran untuk daerahnya (APBD)"

3. Memberi contoh jelek kepada pemerintahan yang akan datang. 

Dana aspirasi sebenernya tidak mungkin datang dari atas, aspirasi ya jelas aspirasi dari bawah, dari rakyat. Sama saja rakyat dijadikan tameng bagi anggota DPR untuk mendapat dana lagi ini. Lagian, apakah tiap daerah membutuhkan 15 milyar? Dan jika dana aspirasi benar-benar dilakukan, itu sama saja membunuh demokrasi. Otomatis, anggota DPR yang tidak semua partai ada disana akan menerima dana tersebut, padahal dapil mereka kebanyakan dapil di daerah Jawa. Tidak adil. Dan bisa saja dana tersebut diberikan agar mereka-mereka yang ada di DPR itu terpilih lagi. Dengar-dengar juga Golkar mengusulkan ini karena merasa udah kerja paling "bener" dan seperti meminta dana lebih. Program dana aspirasi ini memang tidak benar, karena memang inkonstitusional karena ini kan harusnya tugas daerah bukan DPR, dan ini juga manipulatif. Hari ini saya dengar menurut Idrus Marham (Golkar), jadi kalau ada daerah yang butuh listrik, dibantu pakai listrik lalu eksekutornya pemda, pertanggung jawabannya pemda, dan dijamin APBN. Kalau seperti ini sama saja dong seperti tugas pemda sebelumnya cuma kepastian aja tiap daerah dapet 15 milyar, dan itu jadi semakin mudah dikorupsi dong ? Ngihe.... #tolakdanaaspirasi